Kenyamanan dan kesetaraan layanan menjadi kunci agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
Jakarta (KABARIN) - Kementerian Perhubungan menilai pemerataan layanan dan kemudahan akses transportasi publik punya peran besar dalam upaya menurunkan emisi sektor transportasi nasional. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi yang tengah dijalankan pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Tatan Rustandi menyampaikan bahwa pengurangan emisi tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Menurutnya, pengalaman masyarakat saat menggunakan transportasi umum juga sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Kenyamanan dan kesetaraan layanan menjadi kunci agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan dekarbonisasi transportasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mencakup sektor transportasi darat, perkeretaapian, laut, hingga udara.
Untuk transportasi darat, fokus utama diarahkan pada penguatan angkutan umum perkotaan yang saling terhubung. Salah satu contohnya lewat skema buy the service yang kini sudah diterapkan di beberapa kota untuk meningkatkan kualitas layanan.
Menurut Tatan, integrasi antar moda membuat perjalanan dari daerah penyangga ke pusat kota bisa dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Hal ini diharapkan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.
Ia juga mencontohkan kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi yang terhubung dengan layanan kereta menuju Jakarta. Konektivitas ini dinilai sebagai langkah nyata dalam pemerataan layanan transportasi publik.
Selain sektor darat, Kemenhub turut mendorong efisiensi energi di bidang perkeretaapian, laut, dan udara. Upaya ini dilakukan dengan mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih serta mengkaji penggunaan bahan bakar berkelanjutan seperti bioavtur, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa seperti Sumatera Selatan.
"Dekarbonisasi juga dilakukan di sektor perkeretaapian melalui pengembangan moda berbasis listrik seperti MRT dan LRT, serta di sektor laut dan udara melalui kajian penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan," katanya.
Tatan menegaskan, berbagai program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem transportasi rendah emisi. Namun, proses ini harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan agar bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam program Booth Camp Future Leaders in Sustainable Transport atau FIRST yang digelar World Resources Institute Indonesia. Program ini diikuti 30 mahasiswa dari berbagai kota seperti Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Program FIRST menjadi ruang pembinaan calon pemimpin muda agar siap terlibat aktif dalam mendorong transportasi ramah lingkungan. Selama satu pekan, peserta mendapatkan pendampingan seputar teknologi dan inovasi digital, kebijakan dan regulasi, serta pendekatan budaya dari para instruktur profesional pemerintah maupun sektor swasta multinasional.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026